Pengajuan Keberatan Atas Informasi Publik – PPID UPI
PPID DIREKTORAT KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UPI

Pengajuan Keberatan Atas Informasi Publik

Panduan tata cara pengajuan keberatan, proses penyelesaian keberatan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi.

Navigasi Pengertian Tata Cara Alasan Keberatan Proses Keberatan Komisi Informasi Ringkasan Alur

Pengajuan Keberatan Atas Informasi Publik

Pengajuan keberatan merupakan mekanisme yang dapat digunakan Pemohon Informasi Publik apabila permohonan informasi ditolak, tidak memperoleh tanggapan, atau terdapat kondisi lain yang menyebabkan Pemohon tidak puas terhadap pelayanan informasi yang diberikan oleh Badan Publik.

Pengajuan keberatan merupakan bagian dari mekanisme pelayanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Untuk layanan di lingkungan UPI, keberatan diajukan melalui PPID UPI dan ditujukan kepada Atasan PPID UPI sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Tata Cara Pengajuan Keberatan

1

Mengajukan Keberatan

Pemohon menyampaikan keberatan kepada PPID UPI melalui sarana yang disediakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2

Mengisi Formulir

Pemohon mengisi formulir keberatan secara lengkap dan benar, termasuk menjelaskan alasan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID UPI.

3

Verifikasi dan Pemrosesan

Pengajuan keberatan diverifikasi. Setelah dinyatakan lengkap dan dapat diproses, keberatan diteruskan untuk mendapatkan penanganan sesuai ketentuan.

4

Pemberian Tanggapan

Pemohon memperoleh tanggapan atas keberatan yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

5

Penyelesaian atau Sengketa

Jika tanggapan menyelesaikan keberatan, proses dinyatakan selesai. Apabila belum terselesaikan, Pemohon dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi sesuai ketentuan.

Pengajuan Keberatan Dilakukan Jika

1

Permohonan Ditolak

Pemohon menerima penolakan atas permohonan informasi publik.

2

Informasi Berkala Tidak Disediakan

Informasi yang seharusnya tersedia secara berkala tidak disediakan oleh Badan Publik.

3

Tidak Ada Tanggapan

Permohonan informasi tidak mendapatkan tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan.

4

Biaya Tidak Wajar

Pemohon dikenai biaya permohonan informasi yang dinilai tidak wajar.

5

Informasi Terlambat

Informasi yang diberikan melebihi jangka waktu pelayanan yang ditentukan.

Proses Penyelesaian Keberatan Atas Informasi Publik

Tahap Internal

Keberatan di PPID / Atasan PPID

  • Merupakan proses administratif yang bersifat internal pada Badan Publik.
  • Pemohon menyampaikan keberatan secara tertulis melalui mekanisme yang tersedia.
  • Atasan PPID meninjau kembali keputusan atau pelayanan informasi berdasarkan dokumen dan informasi yang tersedia.
  • Tanggapan atas keberatan diberikan paling lambat 30 hari kerja sesuai ketentuan.
Tahap Eksternal

Komisi Informasi

  • Ditempuh apabila sengketa belum terselesaikan pada tingkat keberatan.
  • Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi sesuai kewenangan Komisi Informasi.
  • Pemohon dan Badan Publik dapat menyampaikan dokumen, keterangan, dan argumentasi sesuai proses yang berlaku.

Mediasi di Komisi Informasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan antara Pemohon dan Badan Publik dengan bantuan mediator dari Komisi Informasi. Para pihak dapat mencari penyelesaian yang disepakati bersama.

Ajudikasi Non-Litigasi

Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dapat menyelesaikan sengketa sesuai ketentuan, sengketa dapat dilanjutkan melalui ajudikasi non-litigasi. Dalam proses ini, Komisi Informasi memeriksa perkara dan memberikan putusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Catatan: Komunikasi atau dialog informal antara Pemohon dan PPID dapat dilakukan untuk memperjelas alasan penolakan, memperbaiki pemahaman atas permintaan informasi, atau mencari penyelesaian sebelum sengketa dilanjutkan ke Komisi Informasi, sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peran Diskusi dalam Penyelesaian Sengketa

Dialog Langsung

Pemohon dan PPID dapat melakukan komunikasi untuk memahami duduk perkara, alasan penolakan, atau kemungkinan penyediaan informasi sesuai ketentuan.

Mediasi

Jika sengketa diajukan ke Komisi Informasi, mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk berunding dengan bantuan mediator.

Ajudikasi

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, sengketa dapat diperiksa melalui ajudikasi non-litigasi sesuai kewenangan Komisi Informasi.

Penyelesaian Sesuai Regulasi

Setiap komunikasi dan penyelesaian tetap perlu memperhatikan hak Pemohon, kewajiban Badan Publik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Masa Pengajuan Sengketa: berdasarkan ketentuan yang berlaku, sengketa informasi diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan setelah Pemohon menerima tanggapan Atasan PPID yang tidak memuaskan atau setelah berakhirnya jangka waktu pemberian tanggapan atas keberatan apabila tidak ada tanggapan.

Cara Mengajukan Sengketa

  1. Surat Pengajuan Sengketa. Sengketa diajukan secara tertulis kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai wilayah hukum Badan Publik.
  2. Identitas dan alasan sengketa. Cantumkan identitas Pemohon, alamat dan kontak, identitas Badan Publik, serta uraian alasan sengketa seperti penolakan atau ketidaksesuaian informasi.
  3. Bukti pengajuan keberatan. Sertakan salinan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID dan tanggapan keberatan apabila telah diterima.

Dokumen Pendukung

  • Salinan permohonan informasi awal.
  • Salinan tanggapan PPID, jika ada.
  • Salinan surat/formulir keberatan.
  • Salinan tanggapan Atasan PPID, jika ada.
  • Dokumen atau bukti lain yang berkaitan dengan sengketa.

Ringkasan Alur Penyelesaian Sengketa Informasi

Secara umum, mekanisme penyelesaian dapat digambarkan melalui tahapan berikut:

1

Permohonan Informasi

Pemohon mengajukan permintaan informasi melalui PPID.

2

Keberatan

Keberatan diajukan kepada Atasan PPID apabila terdapat alasan sesuai ketentuan.

3

Komisi Informasi

Sengketa dapat ditempuh melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.

4

Upaya Hukum

Terhadap putusan Komisi Informasi, upaya hukum selanjutnya ditempuh sesuai jenis sengketa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alur singkat: Permohonan Informasi → Keberatan kepada Atasan PPID → Komisi Informasi (Mediasi/Ajudikasi Non-Litigasi) → Upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Layanan Informasi Publik PPID UPI

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai permohonan informasi, pengajuan keberatan, serta layanan informasi publik, Pemohon dapat menggunakan sarana layanan informasi publik yang disediakan oleh PPID Universitas Pendidikan Indonesia.

PPID UPI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Universitas Pendidikan Indonesia

Melaksanakan pengelolaan, pelayanan, penyediaan, dan dokumentasi informasi publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

PPID Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni

Menjadi bagian dari pengelolaan informasi dan pelayanan publik pada lingkup Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni UPI sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Catatan Penting

  • Pastikan data identitas dan dokumen pendukung yang disampaikan dalam pengajuan keberatan benar dan lengkap.
  • Simpan bukti pengajuan permohonan informasi, keberatan, dan seluruh tanggapan yang diterima.
  • Jangka waktu dan prosedur penyelesaian sengketa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat proses dilakukan.
  • Informasi yang dikecualikan tetap mengikuti ketentuan mengenai pengecualian informasi publik dan prosedur pengujian konsekuensi sesuai regulasi.
PPID Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni UPI
Informasi Publik • Transparansi • Akuntabilitas
Skip to content