Surabaya- Perguruan tinggi diharapkan meningkatkan jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah pada program-program studi unggulan terakreditasi A. Hal itu penting agar setelah lulus kelak, mahasiswa penerima KIP Kuliah dapat cepat memperoleh pekerjaan yang layak sehingga mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.
“Diharapkan pilihan pendaftar KIP Kuliah pada prodi unggulan menjadi perhatian dan pertimbangan pada seleksi mahasiswa penerima KIP Kuliah yang dilakukan perguruan tinggi. “
Demikian harapan Tatang Mutaqien, Staf Ahli Mendikbudristek bidang Manajemen Talenta, pada kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024 dan Evaluasi KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023 di Surabaya, beberapa waktu lalu.
Pada Rapat Koordinasi yang dihadiri pimpinan 123 Perguruan Tinggi Negeri baik universitas dan politeknik di seluruh Indonesia tersebut, Tatang mengungkapkan, bahwa harapan itu disampaikan mengingat pada pelaksanaan KIP Kuliah 2023, baru 21 persen penerima KIP Kuliah yang memilih Program Studi terakreditasi A, bahkan turun dari Tahun 2021 yang mencapai 23 persen.
Harapan lainnya dari Tatang adalah mahasiswa penerima KIP Kuliah diprioritaskan bagi pendaftar yang memiliki KIP Dikdasmen saat di SMA atau SMK.
“PIP Dikdasmen dan KIP Kuliah merupakan program prioritas nasional dalam payung Program Indonesia Pintar (PIP). Keberlanjutan siswa penerima PIP Dikdasmen ke perguruan tinggi melalui KIP Kuliah menunjukkan keberhasilan PIP secara nasional“, kata Tatang.
Pada penerimaan KIP Kuliah Tahun 2023 lalu, baru 18 persen penerima KIP Kuliah yang menerima PIP dikdasmen saat SMA.
Mendorong mobilitas mahasiswa
Sebelumnya, Plt. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Abdul Kahar, menyampaikan amanah Mendikbud agar semakin banyak mahasiswa dari keluarga miskin memperoleh akses untuk bisa mengenyam pendidikan di program studi terbaik.
“Peningkatan uang biaya hidup diharapkan mendorong mobilitas mahasiswa untuk mencari prodi terbaik di seluruh Indonesia, mahasiswa dari daerah berani kuliah di kota pada prodi unggulan“, kata Abdul Kahar.
Abdul Kahar menyayangkan adanya temuan di Tahun 2023 lalu terkait adanya perguruan tinggi yang menjadikan KIP Kuliah sebagai upaya menarik calon mahasiswa agar daftar ke prodi yang kekurangan mahasiswa hingga hampir ditutup.
“Ini kan melenceng dari niat baik pemerintah, “ujarnya.
Pada kesempatan itu, Abdul Kahar menyampaikan, pada pelaksanaan KIP Kuliah Tahun 2023, daya serapnya mencapai 98,89 persen dari sasaran sebanyak 893.005 mahasiswa.
Menurutnya, penyerapan tidak seratus persen karena beberapa hal yang tidak bisa dihindarkan. Pertama adanya mahasiswa penerima KIP Kuliah yang drop out atau berhenti dan tidak teregistrasi di semester berikutnya sehingga tidak bisa dibayarkan. Kedua, ada beberapa perguruan tinggi yang ditutup atau merger dan mahasiswanya dialihkan atau digabung.
Abdul Kahar berharap agar persentase mahasiswa penerima KIP Kuliah di perguruan tinggi negeri ditingkatkan. Tahun 2023 lalu, hanya 44 persen mahasiswa penerima KIP Kuliah di perguruan tinggi negeri.
Pada Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) Tahun 2024, sebanyak 47.039 pendaftar KIP Kuliah Kemendikbudrisrtek dinyatakan lolos seleksi dan selanjutnya oleh perguruan tinggi akan diverifikasi dan divalidasi kelayakannya sebagai penerima Kip Kuliah. Bila dinyatakan layak sebagai penerima KIP Kuliah, perguruan tinggi selanjutnya mengusulkan kepada Puslapdik untuk ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah Tahun 2024.
About Author
